Oleh: Zuhdan Hamidy *)
Merdeka artifisial, atau Merdeka yang Sesungguhnya
Setiap
Agustus, desa-desa di Indonesia merayakan kemerdekaan dengan lomba panjat
pinang, sepak bola tarkam, karnaval, dan pidato kepala desa yang mengutip
semangat gotong royong. Tahun ini ada satu hal yang membuat perayaan itu terasa
lebih bermakna, untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, arah
kebijakan pusat dan kebutuhan desa mulai berjalan pada rel yang sama, membangun
kemandirian ekonomi dari akar rumput, bukan sekadar dari panggung seremoni.
Sebagai
seorang pendamping dan pemberdaya masyarakat, saya melihat sesuatu yang layak
disyukuri: kerangka hukum, anggaran, dan kelembagaan ekonomi desa hari ini jauh
lebih lengkap dibanding satu dekade lalu. Dengan modal besar ini, kita harus sama-sama
menjaga agar benar-benar sampai ke tangan desa dan masyarakatnya.
Dukungan Regulasi yang Makin Lengkap
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka jalan besar: desa bukan lagi objek
pembangunan, melainkan subjek yang berdaulat mengurus rumah tangganya sendiri,
termasuk mengelola aset dan mengembangkan lembaga ekonomi lokal seperti Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa). Lebih dari satu dekade kemudian, semangat itu
tidak melemah, justru dipertajam. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas UU Desa menegaskan babak baru: BUM Desa didorong menjadi lebih profesional
dan mandiri secara finansial, bukan sekadar papan nama seremonial. Aturan
pelaksanaannya kemudian diperbarui lewat PP Nomor 16 Tahun 2026, yang membawa
pembaruan besar, dari digitalisasi laporan keuangan dan aset desa hingga
standar penghasilan aparatur yang lebih layak. Perubahan ini menghendaki pembenahan
arsitektur tata kelola desa yang jauh lebih siap menghadapi tantangan zaman.
Yang
menggembirakan, pembenahan ini tidak berhenti di atas kertas. Kementerian Desa
PDT lewat Kepmen Desa PDTT Nomor 145 Tahun 2022 sudah menyediakan instrumen
pemeringkatan BUM Desa — Perintis, Pemula, Berkembang, hingga Maju — yang kini
aktif digunakan pemerintah daerah di berbagai wilayah, dari Aceh hingga Papua,
untuk memetakan kesehatan usaha desa secara objektif. Tahun 2026 ini
Kementerian Desa PDT juga kembali melaksanakan kegiatan pemeringkatan BUM Desa.
Ribuan pengurus BUM Desa dikumpulkan, data diinput ke dalam sistem digital
nasional, dan hasilnya dijadikan dasar pembinaan serta bantuan modal lanjutan.
Ini pertanda baik: pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana, tapi juga mulai
membangun sistem yang bisa membedakan desa mana yang benar-benar siap tumbuh,
dan desa mana yang masih butuh pendampingan lebih intensif.
Koperasi Merah Putih: Suntikan Modal dengan Skala yang Belum Pernah Ada
Babak
paling menjanjikan dari kebijakan tahun ini adalah lahirnya Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7
Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen dari total pagu Dana Desa
2026 — sekitar Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun, khusus untuk
membangun dan mengoperasikan koperasi ini, mulai dari gerai, gudang, hingga
sarana pendukung usaha. Ini adalah salah satu suntikan modal ekonomi desa
terbesar yang pernah dianggarkan secara serentak di seluruh Indonesia.
Skemanya
pun dirancang cukup berpihak pada desa: pembiayaan tambahan berplafon hingga 3
miliar rupiah per koperasi, dengan bunga 6 persen per tahun, tenor sampai enam
tahun, dan masa tenggang hingga satu tahun sebelum cicilan dimulai. Desa-desa
yang koperasinya berkinerja baik bahkan berpeluang mendapat bagian dari
insentif tambahan senilai total 1 triliun rupiah. Bagi desa yang selama ini
kesulitan mengakses permodalan formal karena dianggap terlalu berisiko oleh
perbankan konvensional, skema ini adalah pintu yang jauh lebih lebar daripada
yang pernah ada sebelumnya.
Ada logika kebijakan yang patut diapresiasi di balik program ini, yaitu memutus rantai distribusi panjang yang selama ini menekan harga di tingkat petani, sekaligus menjadikan koperasi sebagai motor ekonomi baru yang dikelola bersama, bukan dimiliki segelintir elite di Desa. Memang wajar bila di lapangan muncul dinamika penyesuaian, sebagian kepala desa perlu waktu untuk memahami mengapa porsi anggaran ini diarahkan begitu besar ke satu program. Tapi dinamika semacam itu justru sehat; ia menandakan desa tidak pasif menerima kebijakan, melainkan aktif mengawal agar implementasinya benar-benar sesuai kebutuhan lokal. Ruang dialog antara kepala desa dan pemerintah pusat inilah yang jika dijaga dengan baik, bisa menjadi model demokrasi ekonomi desa yang matang. Lebih Lanjut Klik EKONOMI
*)Koordinator Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama TPP Pusat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar