Desa Ruang Kehidupan dan Penghidupan: Menata Ruang, Menguatkan Tata Kelola, dan Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Membangun desa berarti menjaga ruang kehidupan, mengembangkan desa berarti memperkuat sumber penghidupan, menata desa berarti membangun tata kelola yang mampu menghadapi perubahan, dan menjaga desa berarti menjaga masa depan Indonesia

Oleh : Sugito, S.Sos, M.H,  Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Hubungan Antar Lembaga 

Dinamika “Desa” sedang berada pada titik penting dan strategis  dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Perubahan paradigma pembangunan telah menempatkan desa tidak lagi semata-mata sebagai wilayah administratif paling bawah dalam struktur pemerintahan, atau sekadar sebagai lokus pelaksanaan berbagai program pembangunan. Desa telah berkembang menjadi subjek pembangunan yang memiliki kewenangan, sumber daya, potensi, identitas, sekaligus tanggung jawab untuk menentukan masa depannya sendiri.

Perubahan tersebut membawa konsekuensi yang besar. Ketika desa memperoleh kewenangan yang semakin luas, dukungan fiskal yang semakin kuat, serta ruang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi lokal, maka tuntutan terhadap kualitas tata kelola desa juga semakin tinggi. Desa tidak cukup hanya dibangun secara fisik, tetapi  Desa harus ditata, dikelola, diberdayakan, dilindungi, dan dijaga keberlanjutannya. Di sinilah pentingnya mengubah cara pandang kita terhadap desa, agar tidak salah memaknai pembangunan desa sebagai kewajiban semata, tetapi merupakan konskuensi logis untuk menjaga keberlangsungan sebagai sebuah bangsa. 

Desa Bukan Sekadar Wilayah, tetapi Ruang Kehidupan dan Penghidupan

Memahami desa masa depan harus dimulai dari cara kita memahami desa itu sendiri. Desa adalah ruang kehidupan sekaligus ruang penghidupan. Sebagai ruang kehidupan, desa merupakan tempat manusia lahir, tumbuh, membangun keluarga, membentuk relasi sosial, mengembangkan kebudayaan, memelihara nilai-nilai lokal, serta membangun identitas dan rasa memiliki terhadap tempat tinggalnya. Desa bukan sekadar kumpulan rumah, jalan,  bangunan infrastruktur, hamparan sawah, ataupun  fasilitas publik lainnya. Desa merupakan ruang sosial dan budaya tempat kehidupan masyarakat berlangsung dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Sementara itu, sebagai ruang penghidupan, desa merupakan tempat masyarakat memperoleh sumber nafkah dan membangun kesejahteraan. Tanah, air, sawah, kebun, hutan, sungai, laut, pesisir, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro, BUM Desa, dan berbagai potensi lokal lainnya merupakan bagian dari modal penghidupan masyarakat desa. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Ruang kehidupan yang rusak pada akhirnya akan mengancam ruang penghidupan. Sebaliknya, penghidupan yang tidak dikelola secara berkelanjutan pada akhirnya akan merusak ruang kehidupan.

Karena itu, pembangunan desa pada hakikatnya bukan sekadar membangun berbagai fasilitas fisik. Pembangunan desa adalah proses menata hubungan antara manusia, ruang, sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan agar seluruhnya dapat berkembang secara seimbang dan berkelanjutan. Perspektif ini penting karena keberhasilan pembangunan desa tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, berapa besar anggaran yang terserap, atau berapa banyak program yang dilaksanakan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pembangunan tersebut membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, memperkuat sumber penghidupan, mengurangi kerentanan, menjaga lingkungan, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya atau justru sebaliknya. 

Ruang Desa adalah Aset Kehidupan

Salah satu persoalan yang semakin penting dalam pembangunan desa adalah bagaimana kita memandang ruang. Ruang desa tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai hamparan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Ruang desa adalah aset kehidupan sekaligus modal penghidupan masyarakat. Setiap perubahan pemanfaatan ruang pada hakikatnya merupakan keputusan mengenai masa depan masyarakat desa. Ketika lahan pertanian berubah fungsi, yang berubah bukan hanya penggunaan sebidang tanah, tetapi yang dipertaruhkan adalah masa depan pangan masyarakat. Demikian juga ketika kawasan resapan air kehilangan fungsinya, yang hilang bukan sekadar sebuah ekosistem, tetapi yang dipertaruhkan adalah ketersediaan air dan kemampuan wilayah mempertahankan kehidupan.

Ketika hutan, sungai, pesisir, dan sumber daya alam dieksploitasi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas lingkungan hari ini, tetapi juga sumber penghidupan generasi mendatang. Karena itu, pemanfaatan ruang harus menjadi bagian integral dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa harus dapat  menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti di mana pembangunan dilakukan, untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan, sumber daya apa yang digunakan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan apakah manfaat pembangunan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, tata ruang dan pembangunan desa tidak boleh berjalan dalam ruang kebijakan yang terpisah. Keduanya harus dipertemukan dalam satu perspektif mengenai keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kerusakan ekosistem di desa lebih banyak disebabkan oleh cara pandang pembangunan yang parsial dan berorientasi jangka pendek. Kita bisa saksikan bagaimana dampak perubahan desa dan ekosistemnya akibat pembangunan yang abai terhadap pemahaman makna tata ruang sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Desa yang berubah menjadi kawasan industri, perumahan, pertambangan dan perkebunan, tidak sedikit yang menimbulkan masalah baru dalam ekosistem ruang desa. 

DIRGAHAYU RI: Kemerdekaan Ekonomi Desa

Sebuah catatan refleksi kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, untuk Desa yang Berdaulat, Adil dan Makmur.

 Oleh: Zuhdan Hamidy *)

Merdeka artifisial, atau Merdeka yang Sesungguhnya

Setiap Agustus, desa-desa di Indonesia merayakan kemerdekaan dengan lomba panjat pinang, sepak bola tarkam, karnaval, dan pidato kepala desa yang mengutip semangat gotong royong. Tahun ini ada satu hal yang membuat perayaan itu terasa lebih bermakna, untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, arah kebijakan pusat dan kebutuhan desa mulai berjalan pada rel yang sama, membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput, bukan sekadar dari panggung seremoni.

Sebagai seorang pendamping dan pemberdaya masyarakat, saya melihat sesuatu yang layak disyukuri: kerangka hukum, anggaran, dan kelembagaan ekonomi desa hari ini jauh lebih lengkap dibanding satu dekade lalu. Dengan modal besar ini, kita harus sama-sama menjaga agar benar-benar sampai ke tangan desa dan masyarakatnya.

 

Dukungan Regulasi yang Makin Lengkap

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka jalan besar: desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang berdaulat mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola aset dan mengembangkan lembaga ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Lebih dari satu dekade kemudian, semangat itu tidak melemah, justru dipertajam. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa menegaskan babak baru: BUM Desa didorong menjadi lebih profesional dan mandiri secara finansial, bukan sekadar papan nama seremonial. Aturan pelaksanaannya kemudian diperbarui lewat PP Nomor 16 Tahun 2026, yang membawa pembaruan besar, dari digitalisasi laporan keuangan dan aset desa hingga standar penghasilan aparatur yang lebih layak. Perubahan ini menghendaki pembenahan arsitektur tata kelola desa yang jauh lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Yang menggembirakan, pembenahan ini tidak berhenti di atas kertas. Kementerian Desa PDT lewat Kepmen Desa PDTT Nomor 145 Tahun 2022 sudah menyediakan instrumen pemeringkatan BUM Desa — Perintis, Pemula, Berkembang, hingga Maju — yang kini aktif digunakan pemerintah daerah di berbagai wilayah, dari Aceh hingga Papua, untuk memetakan kesehatan usaha desa secara objektif. Tahun 2026 ini Kementerian Desa PDT juga kembali melaksanakan kegiatan pemeringkatan BUM Desa. Ribuan pengurus BUM Desa dikumpulkan, data diinput ke dalam sistem digital nasional, dan hasilnya dijadikan dasar pembinaan serta bantuan modal lanjutan. Ini pertanda baik: pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana, tapi juga mulai membangun sistem yang bisa membedakan desa mana yang benar-benar siap tumbuh, dan desa mana yang masih butuh pendampingan lebih intensif.

 

Koperasi Merah Putih: Suntikan Modal dengan Skala yang Belum Pernah Ada

Babak paling menjanjikan dari kebijakan tahun ini adalah lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen dari total pagu Dana Desa 2026 — sekitar Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun, khusus untuk membangun dan mengoperasikan koperasi ini, mulai dari gerai, gudang, hingga sarana pendukung usaha. Ini adalah salah satu suntikan modal ekonomi desa terbesar yang pernah dianggarkan secara serentak di seluruh Indonesia.

Skemanya pun dirancang cukup berpihak pada desa: pembiayaan tambahan berplafon hingga 3 miliar rupiah per koperasi, dengan bunga 6 persen per tahun, tenor sampai enam tahun, dan masa tenggang hingga satu tahun sebelum cicilan dimulai. Desa-desa yang koperasinya berkinerja baik bahkan berpeluang mendapat bagian dari insentif tambahan senilai total 1 triliun rupiah. Bagi desa yang selama ini kesulitan mengakses permodalan formal karena dianggap terlalu berisiko oleh perbankan konvensional, skema ini adalah pintu yang jauh lebih lebar daripada yang pernah ada sebelumnya.

Ada logika kebijakan yang patut diapresiasi di balik program ini, yaitu memutus rantai distribusi panjang yang selama ini menekan harga di tingkat petani, sekaligus menjadikan koperasi sebagai motor ekonomi baru yang dikelola bersama, bukan dimiliki segelintir elite di Desa. Memang wajar bila di lapangan muncul dinamika penyesuaian, sebagian kepala desa perlu waktu untuk memahami mengapa porsi anggaran ini diarahkan begitu besar ke satu program. Tapi dinamika semacam itu justru sehat; ia menandakan desa tidak pasif menerima kebijakan, melainkan aktif mengawal agar implementasinya benar-benar sesuai kebutuhan lokal. Ruang dialog antara kepala desa dan pemerintah pusat inilah yang jika dijaga dengan baik, bisa menjadi model demokrasi ekonomi desa yang matang. Lebih Lanjut Klik EKONOMI 

*)Koordinator Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama TPP Pusat 

KEDAULATAN BANGSA: Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia, Refleksi HUT RI ke 81

 Kedaulatan desa bukanlah sebuah hadiah yang diberikan, melainkan hak asasi sebuah bangsa yang merdeka. Membangun desa berarti membangun Indonesia dari fondasinya, memastikan tidak ada lagi warga yang merasa menjadi penonton di negerinya sendiri. 

Oleh: Kang Ovan TPP PUSAT Bidang Pengembangan Sosial Budaya

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saya mengajak untuk tidak sekadar merayakan kemerdekaan sebagai kenangan masa lalu, tetapi juga merenungkan esensi kemerdekaan itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud kemerdekaan yang paling fundamental adalah kemandirian dan kedaulatan di tingkat paling bawah, yaitu di desa. Sebab, negara ini berdiri di atas fondasi desa-desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Hakikat Kedaulatan Desa : Lebih dari Sekadar Otonomi

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik yang menggembirakan. Keutamaan dari UU ini bukanlah semata pada besaran Dana Desa yang dialokasikan, melainkan pada pengakuan terhadap kedaulatan desa itu sendiri .

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, anugerah terbesar UU Desa adalah kembalinya hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa . Ini adalah napas kemerdekaan yang sesungguhnya: warga desa bukan lagi penerima manfaat pasif, melainkan penentu nasibnya sendiri melalui forum tertinggi seperti Musyawarah Desa (Musdes) .

Seorang visioner dunia, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "Masa depan India terletak di desa-desanya." Pernyataan ini sangat relevan bagi bangsa kita. Jika kita ingin melihat Indonesia maju, kita harus memastikan desa-desa kita berdaulat, kuat, dan sejahtera. Desa yang berdaulat adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alamnya, melestarikan budayanya, dan membangun ekonominya secara mandiri tanpa harus selalu menggantungkan diri pada pusat.

Sedikit sentuhan - Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menggelontorkan dana pembangunan dan perhatian besar pada desa. Capaian pembangunan infrastruktur fisik seperti ribuan jembatan desa yang dibangun  dan program-program penguatan ekonomi seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dan KDKMP adalah bukti nyata keseriusan dalam menyejahterakan desa.

Namun, sebagai bagian dari introspeksi di hari kemerdekaan, kita perlu menyampaikan catatan kecil. Kedaulatan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ada risiko kedaulatan masih terpusat di tangan elite desa, dan Musdes belum sepenuhnya menjadi ruang partisipasi publik yang inklusif . Selain itu, ancaman hilangnya pengetahuan lokal dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam masih membayangi banyak desa . Pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek tanpa membangun "literasi desa"—yaitu kesadaran dan pengetahuan warga—hanya akan menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian .

Seperti yang diingatkan oleh Arundhati Roy, seorang penulis dan aktivis India, "Ada sesuatu yang lebih penting daripada logika, lebih penting dari pada air, lebih penting dari pada api, yaitu: perlawanan terhadap apa yang dianggap remeh dan ketidakadilan." Dalam konteks desa, perlawanan itu bukanlah agitasi, melainkan keteguhan untuk mempertahankan hak kelola, kearifan lokal, dan keadilan ekonomi di tengah arus modernisasi. Ini adalah bentuk kedaulatan yang sesungguhnya. Lebih Lanjut Klik SOSBUD

 Oleh: Kang Ovan TPP PUSAT Bidang Pengembangan Sosial Budaya

BIDANG SOSIAL BUDAYA: "GEJOLAK CATIN" Inovasi Jemput Bola Desa Penagih Dangin Puri

 Mengurai Benang Kusut Stunting dari Hulu Melalui Kolaborasi Lintas Sektor, Optimalisasi Dana Desa, dan Peran Aktif Pendamping Desa

Oleh: Susilawati, SE, MM*) 

 

Penanganan stunting di Indonesia selama ini sering kali terfokus pada intervensi hilir—yakni ketika anak sudah lahir dan terdeteksi mengalami gangguan pertumbuhan. Padahal, kunci utama pencegahan stunting terletak jauh sebelum kehidupan baru itu dimulai: pada masa calon pengantin.

 

 Akar Masalah: Mengapa Harus Calon Pengantin?

Calon pengantin perempuan yang mengalami masalah gizi, seperti anemia atau Kurang Energi Kronis (KEK), memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang menjadi pintu masuk utama stunting. Menyadari tantangan ini, Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri mengambil langkah preventif yang progresif dan responsif. Digagas bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), desa meluncurkan program bernama "Gejolak Catin" (Gerakan Pendampingan Calon Pengantin). Program ini tidak sekadar menanti calon pengantin datang ke fasilitas kesehatan, melainkan menerapkan sistem "jemput bola" dengan mendatangi langsung rumah warga yang akan melangsungkan pernikahan.

Mengurai Skema Inovasi "Gejolak Catin”

"Gejolak Catin" dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif kepada setiap pasangan calon pengantin di wilayah Desa Penatih Dangin Puri. Melalui program ini, tim gabungan secara aktif mendatangi kediaman calon pengantin menjelang hari pernikahan mereka. Dalam setiap kunjungan jemput bola, terdapat serangkaian intervensi medis dan edukatif yang dilaksanakan secara langsung: :

1.      Pemeriksaan Kesehatan Fisik & Medis: Tim dokter dan tenaga medis dari Puskesmas Denpasar Timur II melakukan skrining kesehatan lengkap, meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi anemia, serta penilaian status gizi. Edukasi Kesehatan Pranikah & Gizi Ibu Hamil:.   

2. Memberikan konseling mendalam mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi seimbang, kesiapan fisik dan mental sebelum hamil, serta pencegahan risiko penyakit saat kehamilan.

3.     Pemberian Suplementasi: Menyalurkan vitamin dan tablet penambah darah bagi calon pengantin wanita yang terindikasi membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Lebih Lanjut Klik SOSBUD

 * Penulis adalah Ketua Bidang Koordinator Sosial dan Budaya TPP Pusat Kemendesa PDT , Narasumber TPP Denpasar Timur

TPP DI YOGYAKARTA: Kolaborasi Antar Pihak Untuk Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas Berbasis Data

YOGYAKARTA – Komitmen membangun ekonomi desa yang kuat, adaptif, dan berbasis data kembali diperkuat melalui Sosialisasi dan Panduan Pengisian Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY. Kegiatan ini diikuti oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Kabupaten serta Direktur BUMDes/BUMDes Bersama dari berbagai kabupaten/kota di DIY sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh aktivitas ekonomi desa tercatat secara lengkap, akurat, dan berkualitas.

Melalui pertemuan yang dilaksanakan secara daring, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, tujuan, manfaat, hingga mekanisme pengisian data Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran bahwa setiap data yang dilaporkan hari ini akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelaksanaannya tidak sekadar menghimpun angka, melainkan menghadirkan gambaran utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia di tengah perubahan yang semakin cepat akibat digitalisasi, transformasi teknologi, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa hasil SE2026 akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Data yang dikumpulkan akan memotret jumlah usaha, tenaga kerja, pendapatan, aset usaha, ekonomi digital, serta ekonomi hijau yang berkembang hingga ke tingkat desa dan kalurahan. 

Bagi BUMDes dan BUMDes Bersama, data tersebut memiliki nilai strategis yang sangat besar. Informasi hasil sensus akan membantu memetakan potensi usaha desa, membaca kapasitas ekonomi lokal, membuka peluang investasi, memperkuat strategi pemasaran digital, serta mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes tidak lagi hanya menjadi pelaku usaha desa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun basis data ekonomi nasional.

Potensi Ekonomi Desa DIY Sangat Besar

Paparan BPS DIY menunjukkan bahwa desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025 mencatat:

• 317 desa/kelurahan memiliki produk unggulan.
• 431 desa memiliki akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
• 215 desa memiliki fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK).
• 284 desa memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
• 78 desa telah mengekspor produk unggulannya.

Data tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi desa DIY terus berkembang dan memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan bernilai apabila terdokumentasi secara benar melalui Sensus Ekonomi 2026.

Peran Strategis Tenaga Pendamping Profesional

Dalam konteks ini, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) memegang peranan yang sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus penghubung antara BPS dan pelaku usaha desa. Pendamping diharapkan mampu memberikan edukasi, memastikan pemahaman pelaku usaha, serta mendorong partisipasi aktif BUMDes/BUMDes Bersama dalam menyampaikan data yang valid.

Keakuratan data bukan sekadar memenuhi kebutuhan statistik, melainkan menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan afirmatif seperti pengembangan usaha desa, akses pembiayaan, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM, hingga penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Klik DAERAH 22/07/2026

Ditulis Oleh:   Murtodo, SH. M.Pd Koordinator Provinsi DI Yogyakarta

PENGUKUHAN PEMUDA BANGUN DESA BANGUN INDONESIA

JAKARTA, Bertempat di Oproom Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kamis 11 Juni 2026 diselenggarakan acara Pengukuhan Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia oleh Menteri Desa H. Yandri Susanto, SPt. MPd. 

 

Acara dihadiri oleh oleh Menteri Desa PDT, H. Yandri Susanto, S. Pt., M.Pd. , Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, H. Raffi Farid Ahmad , Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Dr. Taufik Madjid, S.Sos, M .Si , Kepala BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg. , Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.

Para pemuda pemudi ini adalah peserta terpilih untuk magang ke Jepang. Sebelum berangkat para calon peserta dibekali pendidikan bahasa, keterampilan dari  LPK dan pendidikan nasionalisme kesamaptaan. Hal ini dimaksudkan untuk membekali para peserta untuk mampu beradabtasi dengan tempat kerja baru, negara yang jauh dari negara asal dan kelak bila telah selesai magang kembali ke Indonesia dengan membawa bekal keterampilan dan pengetahuan yang dapat dikembangkan di desa-desa negaranya. 

Kepala BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev, Plg menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini  dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, ini adalah kolaborasi berbagai pihak untuk membentuk Supeŕ Tim sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat desa.  Ini adalah bentuk utk meningkatkatkan kopentensi masyarakat desa, saat ini kita masih hanya mampu meningkatkan kompentensi 4000 per tahun sementara desa di Indonesia terdapat 75266 desa. 

Berdasar data 70% pemuda yang pulang dari Jelang pulang ke Indonesia mampu utk menjadi pengusaha. Pemuda yang akan dikukuhkan sejumlah 200 pemuda dari 15 provinsi yg diharapkan dapat memberi dampak positif.  Tahun ini Universitas Siber Asia akan memberikan 500 beasiswa S1 bagi pemuda Indonesia. 

Dalam acara ini diselenggarakan penandatangan nota kesepahaman antara Universitas Siber Asia dengan Kementerian Desa dan daerah Tertinggal Republik Indonesia.
Hadir dalam acara Utusan Khusus Presiden Rafi Ahmad menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa beliau mengapresiasi kegiatan membangun pemuda. Utusan Presiden juga mengapresiasi totalitas Menteri Desa dalam Membangun Desa.  Pengukuhan hari ini adalah titik awal untuk menciptakan pemimpin penggerak dan inovator Indonesia ke depan. 

Menteri Desa dalam sambutan arahannya  menyampaikan pesan bahwa yang berdiri disini kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemendesa melakukan kerjasama dengan parapihak utuk menjngkatkan sumberdaya manusia yang unggul melalui Pengukuhan Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia.. "Karena adik-adik adalah duta utk mengenyam pendidikan di negara yang maju maka jaga Negara yang kita cintai dengan menjaga nama baik Indonesia ketika berada di Jepang dengan belajar tekun dan menunjukkan bahwa yang berkesempatan berangkat ke Jepang adalah pemuda pilihan dan dapat menularkan hal-hal yang positif kepada para pemuda yang lain. 

Sepulang dari Jepang akan kita buatkan forum sebagai organisasi tindak lanjut untuk mengembangkan potensi 12 aksi prioritas bangun desa bangun Indonesia. Ketika pulang dari Jepang yang berangkat saat ini harus bukan cari kerja tetap menciptakan lapangan kerja. Acara disemangati dengan yel yel menggunakan bahasa Jepang. #BangunDesaBangunIndonesia Desa Terdepan Untuk Indonesia 11/06/2026

 Oleh:Bidang Pengelolaan Data dan Informasi TPP Pusat

TPP KEPRI: TPP Kemendes PDT Provinsi Riau Siap Kawal BUMDES

KEPRI, TANJUNGPINANG : Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmen penuhnya untuk menjadi motor penggerak kemandirian desa. Dalam era pembangunan modern saat ini, sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah daerah dan para pendamping desa dilapangan dinilai sebagai instrumen paling krusial demi mengikis ketimpangan tata kelola administrasi sekaligus melejitkan potensi ekonomi dikawasan perdesaan.

Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Koordinator TAPM Provinsi Kepri, Muhamad Irfan, saat bertindak sebagai narasumber dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara tersebut dihelat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026). Forum strategis ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri dengan mengusung tema besar “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

 

Di hadapan ribuan peserta yang hadir baik secara fisik maupun virtual, Muhamad Irfan memaparkan visi besar pendampingan desa yang selaras dengan instruksi Kementerian Desa. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran TPP di Bumi Segantang Lada siap memasang badan dan mencurahkan seluruh kapasitasnya untuk mengawal berbagai kebijakan prioritas.

"Tenaga Pendamping Profesional se-Kepulauan Riau berada dalam posisi siap tempur untuk terus berkolaborasi erat dengan jajaran pemerintah, baik ditingkat provinsi, kabupaten, hingga ketingkat desa. Tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk melakukan fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan melekat demi mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di desa," ujar Irfan dengan tegas. 

Lebih lanjut, Irfan merinci instruksi dari Menteri Desa terkait fokus kerja para pendamping dilapangan. Sesuai dengan arahan pusat, Pendamping Desa kini memiliki kewajiban mutlak untuk menguasai dan mengawal program-program strategis nasional secara mendalam. Tiga pilar utama yang wajib diakselerasi kinerjanya adalah optimalisasi Koperasi Desa (Kopdes), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta pelaksanaan program strategis nasional Membangun Bersama Guna (MBG).

Menurut Irfan, dengan menempatkan Pendamping Desa sebagai garda terdepan di tengah-tengah masyarakat, proses transformasi ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendamping tidak boleh pasif, melainkan harus aktif mendeteksi kendala, mencarikan solusi tata kelola, dan mendorong lahirnya inovasi usaha desa. Fokus utamanya adalah mendongkrak pendapatan riil masyarakat, memangkas angka kemiskinan ekstrem, dan memicu lahirnya kemandirian fiskal desa agar tidak melulu bergantung pada kucuran dana stimulan pusat. Selanjutnya Klik DAERAH

 

TPP YOGYAKARTA: Kesadaran Menulis Jejak Pendampingan

Melalui tulisan, pengalaman, gagasan, dan pembelajaran dari lapangan dapat terus hidup, dibaca, dan dimanfaatkan oleh generasi pendamping berikutnya. 

Oleh: Murtodo, SH. MPd, Koordinator TPP Provinsi DI Yogyakarta

Di lapangan, seorang pendamping desa sering kali dihadapkan pada berbagai aktivitas yang padat. Mulai dari menghadiri musyawarah, mendampingi kader, memfasilitasi kegiatan masyarakat, hingga membantu penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa. Di tengah kesibukan tersebut, kegiatan menulis sering dianggap sebagai pekerjaan administratif yang sekadar memenuhi kewajiban laporan.

Padahal, menulis kerja-kerja pendampingan memiliki makna yang jauh lebih besar. Menulis bukan hanya tentang mencatat apa yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi media pembelajaran, refleksi, dan sarana berbagi pengalaman yang berharga bagi banyak pihak.

Setiap Pendamping Adalah Sumber Pengetahuan

Setiap hari, pendamping menyaksikan berbagai praktik baik, inovasi lokal, tantangan pembangunan, hingga kisah-kisah inspiratif dari masyarakat. Semua pengalaman tersebut sesungguhnya merupakan sumber pengetahuan yang sangat kaya.

Sayangnya, banyak pengalaman berharga yang hilang begitu saja karena tidak terdokumentasikan. Padahal, pengalaman yang berhasil di satu desa dapat menjadi inspirasi bagi desa lain. Sebaliknya, kendala yang pernah dihadapi juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang di tempat lain.

Melalui tulisan, pengalaman lapangan yang semula hanya tersimpan dalam ingatan dapat berubah menjadi pengetahuan yang bisa diwariskan dan dipelajari bersama. Hal ini juga menegaskan bahwa kapasitas memori ingatan seseorang sangatlah terbatas, sehingga menjadi sangat penting untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian suatu saat nanti kita tidak disajikan dengan cerita-cerita yang tidak bisa diverifikasi karena tidak adanya jejak digital pendampingan.

Menulis Adalah Bentuk Refleksi

Seorang pendamping yang menulis sebenarnya sedang melakukan refleksi atas pekerjaannya sendiri. Saat menuliskan sebuah kegiatan, pendamping akan kembali mengingat proses yang telah dilalui, menilai keberhasilan yang dicapai, serta mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Proses refleksi ini sangat penting karena membantu pendamping untuk terus berkembang. Sering kali kita baru menyadari makna sebuah peristiwa setelah mencoba menuangkannya dalam bentuk tulisan. Menulis membuat seorang pendamping tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar dari pekerjaannya sendiri.

Dari Data Menjadi Cerita Pembelajaran

Laporan pendampingan biasanya berisi data, angka, dan capaian kegiatan. Namun, di balik data tersebut terdapat cerita yang menarik untuk diangkat. Misalnya, angka penurunan stunting di suatu desa akan lebih bermakna ketika disertai kisah tentang kerja sama kader, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan keluarga sasaran. Demikian pula keberhasilan pembangunan desa akan lebih menginspirasi jika diceritakan proses perjuangan masyarakat dalam mewujudkannya.

Tulisan yang baik mampu mengubah data menjadi cerita pembelajaran yang mudah dipahami dan menggugah semangat pembaca.

Membangun Budaya Belajar dalam Pendampingan

Organisasi atau lembaga yang kuat selalu memiliki budaya belajar yang baik. Salah satu cirinya adalah adanya dokumentasi pengetahuan yang terus berkembang.

Ketika para pendamping aktif menulis pengalaman lapangan, sesungguhnya mereka sedang membangun bank pengetahuan bersama. Tulisan-tulisan tersebut dapat menjadi referensi bagi pendamping baru, bahan diskusi dalam forum pembelajaran, maupun sumber inspirasi untuk pengembangan program di masa depan. Budaya menulis juga mendorong terciptanya tradisi berbagi pengetahuan yang sehat dan produktif.

Salah satu alasan yang sering muncul adalah merasa belum mampu menulis dengan baik. Padahal, tulisan yang bermanfaat tidak selalu harus panjang atau menggunakan bahasa yang rumit. Mulailah dari hal-hal sederhana: mencatat pengalaman menarik, menuliskan tantangan yang dihadapi, mendokumentasikan praktik baik, atau membuat refleksi singkat setelah kegiatan berlangsung.

Seiring waktu, kemampuan menulis akan berkembang melalui proses yang berkelanjutan. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai.

Meninggalkan Jejak yang Bermakna

Kerja pendampingan pada hakikatnya adalah kerja pemberdayaan manusia. Dampaknya mungkin tidak selalu terlihat secara instan, tetapi akan meninggalkan jejak yang panjang bagi kehidupan masyarakat. Tulisan menjadi salah satu cara untuk memastikan jejak tersebut tidak hilang ditelan waktu. Melalui tulisan, pengalaman, gagasan, dan pembelajaran dari lapangan dapat terus hidup, dibaca, dan dimanfaatkan oleh generasi pendamping berikutnya.

Karena itu, setiap pendamping perlu memandang kegiatan menulis bukan sebagai beban administrasi, melainkan sebagai bagian dari proses belajar dan berbagi. Apa yang ditulis hari ini mungkin akan menjadi inspirasi, solusi, atau bahkan pijakan perubahan bagi banyak orang di masa depan.

Menulis bukan sekadar melaporkan pekerjaan. Menulis adalah mengabadikan pembelajaran, menyebarkan inspirasi, dan merawat pengetahuan agar terus memberi manfaat. Selanjutnya Klik DAERAH

ENGAGEMENT: Pilihan di Era SOSMED dalam Mendampingi dan Memberdayakan Pembangunan Masyarakat Desa

 Engagement yang memberdayakan adalah yang mengajak berpikir solutif, menyatukan kekuatan, dan memberi arti. 

Oleh: Wahyu Hananto Pribadi *)

DI TENGAH derasnya arus digitalisasi yang merambah ke seluruh penjuru negeri, desa tidak lagi sekadar menjadi wilayah pinggiran yang jauh dari hiruk-pikuk informasi. Media sosial atau SOSMED kini telah menjadi ruang publik baru yang terbuka lebar, menghapus sekat jarak, waktu, dan akses. Di sinilah konsep engagement atau keterlibatan muncul bukan sekadar sebagai istilah teknis dunia maya, melainkan sebuah pilihan strategis dan sikap nyata untuk mendampingi serta memberdayakan pembangunan desa. Engagement di era media sosial bukan lagi soal seberapa banyak jumlah pengikut atau suka, melainkan seberapa dalam, bermakna, dan bermanfaat interaksi yang terjalin demi kemajuan bersama.

Konsep dan Teori Engagement: Landasan Pemikiran

Secara konseptual, engagement pertama kali diuraikan oleh Kahn (1990) sebagai kondisi di mana individu mengekspresikan diri secara fisik, kognitif, dan emosional dalam menjalankan peran atau aktivitasnya; bukan sekadar hadir, tetapi terlibat sepenuh hati dan pikiran¹. Schaufeli & Salanova (2007) kemudian mempertegasnya sebagai keadaan mental yang positif, ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan yang mendalam—berbeda sekaligus lawan dari rasa lelah atau apatis². Dalam konteks komunikasi dan pembangunan, teori Use and Gratifications dari Elihu Katz dan Michael Gurevitch (1959) menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan, interaksi, dan partisipasi³. Sementara itu, Manuel Castells dalam The Network Society (1996) meletakkan dasar bahwa struktur sosial masa kini dibangun di atas jaringan informasi, sehingga keterlibatan di ruang digital menjadi syarat keberadaan dan pengaruh setiap komunitas, termasuk desa⁴.

Engagement dalam pembangunan berarti hubungan timbal balik: mendengar, berdialog, bertukar gagasan, dan bergerak bersama. Macey & Schneider (2008) menegaskan bahwa ini bukan sekadar kehadiran, melainkan inisiatif, ketahanan, dan usaha lebih demi tujuan bersama⁵. Di masa lalu, pendampingan pembangunan desa sering kali bersifat satu arah, terhambat jarak dan biaya. Sosmed mengubahnya menjadi model partisipatif, di mana warga menjadi subjek aktif, bukan objek penerima program semata⁶.

Dampak Engagement Terhadap Kemajuan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan desa yang sejati tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Di sini engagement berperan sangat nyata. Robert Putnam dalam Bowling Alone (2000) menjelaskan bahwa keterlibatan dan jaringan sosial—yang kini diperluas lewat media sosial—adalah bentuk modal sosial, yang terbukti kuat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat⁷. Ketika warga, pendamping, dan pembeli saling terhubung, nilai ekonomi muncul dari kepercayaan, pertukaran pengetahuan, dan akses pasar yang lebih luas.

Penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi memiliki pendapatan rata-rata hingga 30–40% lebih tinggi dibandingkan yang rendah partisipasinya, karena kemampuan berkolaborasi, berbagi peluang, dan berinovasi bersama⁸. Di desa, banyak potensi besar—pertanian, kerajinan, kuliner, wisata—yang selama ini terkurung karena terputus dari pasar. Melalui sosmed, engagement menjadi jembatan: mempromosikan produk, menerima umpan balik, meningkatkan kualitas, dan membangun merek lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Sen (1999) dalam Development as Freedom, bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kemampuan dan akses masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasilnya⁹.

Contoh nyata: desa yang aktif berinteraksi dan mempromosikan produknya di media sosial mampu meningkatkan omzet usaha warga hingga dua kali lipat, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar¹⁰. Engagement di sini bukan sekadar pamer, melainkan proses belajar bersama: memahami kebutuhan pasar, meningkatkan standar, dan membangun kemandirian.

Selain ekonomi, engagement juga menguatkan tata kelola dan budaya. Informasi anggaran, rencana kerja, dan hasil pembangunan yang dibuka lewat sosmed menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini selaras dengan teori Akuntabilitas Sosial, di mana keterlibatan publik menjamin pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga¹¹. Di sisi lain, budaya dan kearifan lokal yang didokumentasikan dan dibagikan menjadi daya tarik sekaligus kebanggaan, memperkuat identitas desa di tengah arus globalisasi.

Tantangan: Engagement yang Membangun vs Gaduh Tanpa Solusi

Memilih berinteraksi di sosmed membawa tantangan. Ruang digital bebas, tempat benar-salah, niat baik-buruk bercampur. Di sinilah esensi engagement diuji. Menurut komunikator ahli James Grunig, komunikasi publik yang baik harus berbasis pada dialog, bukan sekadar penyebaran pesan; harus memberikan nilai, bukan sekadar kritik¹². Engagement yang memberdayakan adalah yang mengajak berpikir solutif, menyatukan kekuatan, dan memberi arti. Ia menolak budaya gaduh yang hanya mencela atau mengoreksi tanpa memberi jalan keluar, sebagaimana semangat: “Bersibuklah membangun kemanfaatan untuk semua, bukan gaduh mencela dan mengoreksi tanpa mampu memberi arti dan solusi.”

Keterlibatan yang positif mengubah sosmed dari tempat debat tak berujung menjadi ruang belajar, kerja sama, dan kreativitas. Ia membangun kesadaran bahwa setiap suara dan setiap konten bisa menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan desa.

Penutup: Pilihan Sikap untuk Masa Depan

Pada akhirnya, engagement di era sosmed adalah sebuah pilihan sikap. Pilihan untuk hadir, peduli, dan berkontribusi. Pilihan untuk tidak membiarkan desa tertinggal, melainkan mengangkatnya sejajar dengan kemajuan zaman. Ketika interaksi di media sosial diarahkan untuk mendampingi dan memberdayakan, maka ia menjadi kekuatan dahsyat yang mampu menggerakkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama yang tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi semua. Di ujung jari dan layar genggaman, kita memegang kekuatan untuk membangun kemanfaatan, menjaga kewarasan, dan mewujudkan rasa syukur atas kemajuan yang dibangun bersama. 29/05/2026

*) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi TPP Pusat Kemendesa PDT RI 

 

Catatan Kaki

¹ Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, Vol. 33, No. 4, hlm. 692–724. (Buku rujukan dasar konsep engagement)

 ² Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2007). Work Engagement: An Emerging Psychological Concept and Its Implications for Organizations. Di dalam: Research in Social Issues in Management, Vol. 1, hlm. 135–177. (Definisi ilmiah dan dimensi engagement)

 ³ Katz, E., Blumler, J.G., & Gurevitch, M. (1974). The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research. Sage Publications. (Teori dasar penggunaan media dan partisipasi)

⁴ Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers. (Teori masyarakat jaringan dan peran informasi)

⁵ Macey, W.H. & Schneider, B. (2008). The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology, Vol. 1, No. 1, hlm. 3–30. (Konsep keterlibatan dalam organisasi dan komunitas)

⁶ Servaes, J. (2008). Communication for Development and Social Change. Sage. (Pergeseran dari komunikasi satu arah ke partisipatif)

⁷ Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster. (Teori modal sosial dan dampaknya pada kesejahteraan)

⁸ Narayan, D. & Pritchett, L. (1999). Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. Economic Development and Cultural Change, Vol. 47, No. 4, hlm. 871–897. (Bukti empiris hubungan keterlibatan dan pendapatan)

⁹ Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. (Pembangunan sebagai perluasan kemampuan dan partisipasi)

 ¹⁰ Uphoff, N. (2000). Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation. Di dalam: Social Capital: A Multifaceted Perspective, hlm. 215–249. (Keterlibatan masyarakat dan dampak ekonomi desa)

¹¹ Romzek, B.S. & Dubnick, M.J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the American Experience. Public Administration Review, Vol. 47, No. 3, hlm. 227–238. (Konsep akuntabilitas dan peran publik)

 ¹² Grunig, J.E. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston. (Prinsip komunikasi publik berbasis dialog dan nilai