PMK Nomor 7 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 9 Februari 2026, mengatur tata kelola Dana Desa tahun 2026 dengan pagu Rp60,57 triliun, fokus pada penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak 58,03% dari total Dana Desa (sekitar Rp34,57 triliun) dialokasikan untuk pembangunan fisik KDMP, seperti gerai dan gudang.
Melalui scan QR Code dapat diunduh dokumen PMK 7 Tahun 2026 dari JDIH Kementerian Keuangan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK No. 145/2023 yang belum mengatur alokasi khusus untuk program koperasi desa. Dalam Pasal 15 ayat (3) PMK No. 7/2026, disebutkan bahwa alokasi Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP ditetapkan sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap desa. Pendamping Desa secara berjenjang diharap untuk mendiskusikan dan memahami pasal demi pasal untuk diimplementasikan pada proses pendampingan perencanaan pembangunan Desa.
Dana yang dialokasikan untuk KDMP akan digunakan untuk keperluan
pembangunan fisik koperasi, seperti gerai, gudang, dan kebutuhan
lainnya. Lebih lanjut, skema pencairan dana untuk KDMP dibuat terpisah dari
mekanisme sebelumnya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4), dana untuk KDMP
tidak lagi disalurkan melalui Rekening Kas Daerah (RKUD), tetapi
langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung dana
desa.
Desa yang berhasil membentuk koperasi dengan kinerja yang baik
berpeluang mendapatkan Insentif Desa yang berasal dari alokasi dana
sebesar Rp1 triliun, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3).
Sebagai insentif, pemerintah juga menetapkan kinerja KDMP sebagai salah satu kriteria penting. Pada poin inilah diperlukan kolaborasi pendampingan dari berbagai pihak yang bertujuan untuk mewujudkan Desa dampingan yang maju KDMP nya dan berkembang maju pembangunan desanya. Perencanaan pengembangan KDMP harus betul-betul berorientasi pada kemajuan kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan bisnis plan yang akuntabel dan transparan. 23/02/2026
Mantap di laksanakan
BalasHapus