KEDAULATAN BANGSA: Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia, Refleksi HUT RI ke 81

 Kedaulatan desa bukanlah sebuah hadiah yang diberikan, melainkan hak asasi sebuah bangsa yang merdeka. Membangun desa berarti membangun Indonesia dari fondasinya, memastikan tidak ada lagi warga yang merasa menjadi penonton di negerinya sendiri. 

Oleh: Kang Ovan TPP PUSAT Bidang Pengembangan Sosial Budaya

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saya mengajak untuk tidak sekadar merayakan kemerdekaan sebagai kenangan masa lalu, tetapi juga merenungkan esensi kemerdekaan itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud kemerdekaan yang paling fundamental adalah kemandirian dan kedaulatan di tingkat paling bawah, yaitu di desa. Sebab, negara ini berdiri di atas fondasi desa-desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Hakikat Kedaulatan Desa : Lebih dari Sekadar Otonomi

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik yang menggembirakan. Keutamaan dari UU ini bukanlah semata pada besaran Dana Desa yang dialokasikan, melainkan pada pengakuan terhadap kedaulatan desa itu sendiri .

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, anugerah terbesar UU Desa adalah kembalinya hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa . Ini adalah napas kemerdekaan yang sesungguhnya: warga desa bukan lagi penerima manfaat pasif, melainkan penentu nasibnya sendiri melalui forum tertinggi seperti Musyawarah Desa (Musdes) .

Seorang visioner dunia, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "Masa depan India terletak di desa-desanya." Pernyataan ini sangat relevan bagi bangsa kita. Jika kita ingin melihat Indonesia maju, kita harus memastikan desa-desa kita berdaulat, kuat, dan sejahtera. Desa yang berdaulat adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alamnya, melestarikan budayanya, dan membangun ekonominya secara mandiri tanpa harus selalu menggantungkan diri pada pusat.

Sedikit sentuhan - Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menggelontorkan dana pembangunan dan perhatian besar pada desa. Capaian pembangunan infrastruktur fisik seperti ribuan jembatan desa yang dibangun  dan program-program penguatan ekonomi seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dan KDKMP adalah bukti nyata keseriusan dalam menyejahterakan desa.

Namun, sebagai bagian dari introspeksi di hari kemerdekaan, kita perlu menyampaikan catatan kecil. Kedaulatan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ada risiko kedaulatan masih terpusat di tangan elite desa, dan Musdes belum sepenuhnya menjadi ruang partisipasi publik yang inklusif . Selain itu, ancaman hilangnya pengetahuan lokal dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam masih membayangi banyak desa . Pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek tanpa membangun "literasi desa"—yaitu kesadaran dan pengetahuan warga—hanya akan menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian .

Seperti yang diingatkan oleh Arundhati Roy, seorang penulis dan aktivis India, "Ada sesuatu yang lebih penting daripada logika, lebih penting dari pada air, lebih penting dari pada api, yaitu: perlawanan terhadap apa yang dianggap remeh dan ketidakadilan." Dalam konteks desa, perlawanan itu bukanlah agitasi, melainkan keteguhan untuk mempertahankan hak kelola, kearifan lokal, dan keadilan ekonomi di tengah arus modernisasi. Ini adalah bentuk kedaulatan yang sesungguhnya. Lebih Lanjut Klik SOSBUD

 Oleh: Kang Ovan TPP PUSAT Bidang Pengembangan Sosial Budaya

BIDANG SOSIAL BUDAYA: "GEJOLAK CATIN" Inovasi Jemput Bola Desa Penagih Dangin Puri

 Mengurai Benang Kusut Stunting dari Hulu Melalui Kolaborasi Lintas Sektor, Optimalisasi Dana Desa, dan Peran Aktif Pendamping Desa

Oleh: Susilawati, SE, MM*) 

 

Penanganan stunting di Indonesia selama ini sering kali terfokus pada intervensi hilir—yakni ketika anak sudah lahir dan terdeteksi mengalami gangguan pertumbuhan. Padahal, kunci utama pencegahan stunting terletak jauh sebelum kehidupan baru itu dimulai: pada masa calon pengantin.

 

 Akar Masalah: Mengapa Harus Calon Pengantin?

Calon pengantin perempuan yang mengalami masalah gizi, seperti anemia atau Kurang Energi Kronis (KEK), memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang menjadi pintu masuk utama stunting. Menyadari tantangan ini, Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri mengambil langkah preventif yang progresif dan responsif. Digagas bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), desa meluncurkan program bernama "Gejolak Catin" (Gerakan Pendampingan Calon Pengantin). Program ini tidak sekadar menanti calon pengantin datang ke fasilitas kesehatan, melainkan menerapkan sistem "jemput bola" dengan mendatangi langsung rumah warga yang akan melangsungkan pernikahan.

Mengurai Skema Inovasi "Gejolak Catin”

"Gejolak Catin" dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif kepada setiap pasangan calon pengantin di wilayah Desa Penatih Dangin Puri. Melalui program ini, tim gabungan secara aktif mendatangi kediaman calon pengantin menjelang hari pernikahan mereka. Dalam setiap kunjungan jemput bola, terdapat serangkaian intervensi medis dan edukatif yang dilaksanakan secara langsung: :

1.      Pemeriksaan Kesehatan Fisik & Medis: Tim dokter dan tenaga medis dari Puskesmas Denpasar Timur II melakukan skrining kesehatan lengkap, meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi anemia, serta penilaian status gizi. Edukasi Kesehatan Pranikah & Gizi Ibu Hamil:.   

2. Memberikan konseling mendalam mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi seimbang, kesiapan fisik dan mental sebelum hamil, serta pencegahan risiko penyakit saat kehamilan.

3.     Pemberian Suplementasi: Menyalurkan vitamin dan tablet penambah darah bagi calon pengantin wanita yang terindikasi membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Lebih Lanjut Klik SOSBUD

 * Penulis adalah Ketua Bidang Koordinator Sosial dan Budaya TPP Pusat Kemendesa PDT , Narasumber TPP Denpasar Timur