Tenaga Pendamping Profesional... Bangun Desa Bangun Indonesia... Desa Terdepan Untuk Indonesia

Minggu, 30 November 2025

TPP PACITAN: Wakil Menteri Desa Kunjungan Kerja ke Desa Sumberejo Kabupaten Pacitan Jawa Timur


PACITAN, Kunjungan kerja Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A, menjadi momen penting bagi Desa Sumberejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kehadiran beliau pada Minggu, 30 November 2025, untuk meresmikan program PESONA (Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah, Obyek Wisata, dan Greenhouse) yang menjadi inovasi baru desa Sumberejo dalam pengembangan potensi lokal dan lingkungan berkelanjutan. 
Acara launching yang berlangsung di area Balai Wisata Congot Ndaki Sumberejo itu dihadiri oleh seluruh pelaku desa se-Kecamatan Sudimoro, mulai dari kepala desa, perangkat desa, pelaku pemberdayaan masyarakat, hingga pengurus BUMDesa. Selain itu, hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa program PESONA dapat menjadi model pemberdayaan desa berbasis lingkungan dan wisata edukasi. Menurutnya, desa harus berani melakukan inovasi yang mampu menggerakkan ekonomi lokal tanpa meninggalkan semangat gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara desa, BUMDesa, TPS3R, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan pengelolaan sampah dan wisata ramah lingkungan. Beliau menambahkan untuk pengelolaan potensi desa dilakukan dengan baik, “utamakan senyum kepada pengunjung, manfaatkan greenhouse sebagai media untuk menghasilkan produk yang terbaik”, “Dengan kecerdasan seluruh potensi dapat dikembangkan, sesuai dengan program strategis yang dilaksanakan oleh presiden Prabowo” Tandas Wamendes. Klik DAERAH


Jumat, 28 November 2025

TPP BALI: Menteri Desa PDT Meresmikan GOR BUMDES Gentha Persada Desa Tibubeneng Kabupaten Badung

BADUNG, 28 November 2025 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam rangka meresmikan Gedung Olahraga (GOR)  Bumdes Gentha Persada. Kehadiran Mendes PDT disambut hangat oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Kadis PMD Kabupaten Badung, Camat Kuta Utara, Perbekel Tibubeneng I Wayan Kamajaya, para Perbekel se-Kecamatan Kuta Utara,  Ketua Bumdes Gentha Persada Putu Ramaditya serta Korprop Bali bersama TAPM Prov dan Kab Badung.

Acara diawali dengan pemaparan profil Bumdes oleh Putu Ramaditya yang menjelaskan perkembangan unit usaha, inovasi pelayanan, serta kontribusi Bumdes Gentha Persada dalam meningkatkan ekonomi lokal Desa Tibubeneng dan disampaikan laba Bumdes mencapai 1,5 M. Setelah itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memberikan sambutan yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian desa dan mendukung keberlanjutan unit usaha desa yang produktif. Klik DAERAH


Kamis, 27 November 2025

FOCUS GROUP DISCUSSION: Implementasi SDGs Desa dalam Konteks Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029

SDGs DESA kembali diangkat menjadi tema sentral nasional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Bertempat di offroom Kantor Kementerian Desa PDT dilaksanakan FGD yang bertajuk Implementasi SDGs Desa dalam Konteks Asta Cita ke 6 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2025. 

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dibuka oleh Menteri Desa H. Yandri Susanto, SPt, MPd selesai jam 16.00 ditutup oleh Wakil Menteri Desa Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA. Dalam kata sambutan pembukaan Menteri Desa menyampaikan amanat bahwa untuk mensukseskan Asta Cita ke 6 Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah dirumuskan ke dalam 12 Rencana Aksi Kementerian Desa PDT maka perlu untuk menseriusi pendataan melalui SDGs Desa.

 

 

Selain dari BAPPENAS terdapat nara sumber dari berbagai intsitusi akademik  turut andil dalam acara yang dilaksanakan sehari penuh. Narasumber dari Kemendesa PDT Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS dan Drs. Samsul Widodo, MA  Dirjend  PPDT.

 

 

Kegiatan  dihadiri oleh para pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Desa PDT yang juga diikuti oleh berbagai kalangan pegiat desa dan  oleh lebih dari 1000 TPP lewat zoometing.  Melalui FGD yang menghadirkan berbagai pihak diharapkan tujuan membangun desa menuju kesejahteraan bagi semua Leave No One Behind segera terwujudkan. 27/11/2025

Oleh: Bidang Informasi dan Media TPP Pusat 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 81 TAHUN 2025

TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Untuk dicermati isi dari PMK 81 Tahun 2025,  Inti dari revisi PMK adalah sebagai berikut;
1. Desa gagal salur Dana Desa  Tahap I tidak akan dapat menyalurkan Dana Desa Tahap II
2. Desa yang belum memasukkan syarat salur Dana Desa tahap II hingga tanggal 17 September 2025 (syarat salur tambahan: Akta KDMP dan komitmen dukungan APBDES terhadap pembentukan KDMP), maka tidak dapat menyalurkan Dana Desa Tahap II non earmark, tetapi tetap dapat menyalurkan dd tahap II earmark selama memenuhi dokumen yang dipersyaratkan.

3. Sisa Dana Desa pada RKUN akan digunakan untuk kegiatan prioritas Nasional dan kebijakan fiskal.

Untuk lebih jelas dipelajari pada dokumen regulasi PMK Nomor 81 Tahun 2025 sebagai berikut:

  

Dengan terbitnya  PMK No. 81 Tahun 2025 Para Pendamping Lokal Desa, Tenaga Pendamping Profesional di semua jenjang yang bertugas di segala penjuru Tanah Air dapat untuk segera mengkonsolidasikan dengan pihak Desa dan koordinasi secara berjenjang di wilayah tugas. Segala yang perlu dikonsultasikan segera ditindaklanjuti dengan berkonsultasi secara berjenjang agar segera dapat dijadikan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Selamat Bertugas, Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia.. 27/11/2025 Klik PEMBANGUNAN

Oleh: Bidang Perencanaan dan Pembangunan SDGs  Desa TPP Pusat 

 

 

 

 

Rabu, 26 November 2025

CERITA DARI NEGERI TIRAI BAMBU: Refleksi benchmarking Kades Indonesia di bidang pembangunan pertanian dan pedesaan

AWAL BULAN lalu, tepatnya pada tanggal 30 Oktober hingga 5 November 2025, saya mendampingi kunjungan benchmarking 22 kepala desa perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok untuk melihat secara langsung dan belajar mengenai strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Kerjasama Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.

Melalui rangkaian kunjungan ke Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan (Ministry of Agriculture and Rural Affairs/MARA), Perusahaan Unggas Yukou, Distrik Pinggu, Science and Technology Courtyard Xifanfezhuang, Desa Shixia (Beijing), dan dilanjutkan ke Provinsi Shandong dengan kunjungan ke Taman Kemakmuran Bersama Pertanian Modern Jidu, Desa Cuilingxi, Desa Wali, Desa Yangjiabu dan Desa Nanshan, dapat dilihat berbagai praktek baik yang menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam mengintegrasikan kebijakan pertanian, inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi desa.

Benchmarking ini merupakan yang ke lima sejak tahun 2019, (dengan lokus tujuan yang berbeda-beda), tidak semata menjadi kegiatan seremonial atau sekedar kunjungan, melainkan sebagai upaya proses policy learning yang strategis.

Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, telah berhasil mengentaskan kemiskinan dan saat ini sedang mengubah wajah desa melalui revitalisasi perdesaan dengan kebijakan Rural Revitalization Strategy, yakni strategi revitalisasi perdesaan yang bertumpu pada industrialisasi pertanian, penguatan kelembagaan desa dan kesejahteraan kolektif. Dengan latar belakang kesamaan karakter agraris, pembelajaran ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan desa dan dana desa yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Selasa, 25 November 2025

BERDESA BERKOMPETISI SEMARAKKAN LOMBA MOBILE LEGEND

 

Selasa, 18 November 2025

TPP PROVINSI BALI: Dari Satu Layar Dasboard Mengawal Desa-Desa Dampingan

BEKERJA menggunakan satu layar Laptop menyapa ke seluruh ruang-ruang Tenaga Pendamping dan Penggiat Desa hal yang dulu mustahil dilakukan kini menjadi hal mudah dengan adanya kemajuan Teknologi Informasi. 
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di semua tingkatan dapat mengawal dan melakukan komunikasi dengan masyarakat desa-desa dampingan melalui pemantauan di waktu yang sama untuk semua obyek yang dikehendaki di locus di manapun berada. Pekerjaan lintas wilayah jarak dan waktu dapat dilakukan dengan biaya murah, mudah dan efektif. 

Pemanfaatan alamat link website atau blogspot dengan menyusunnya dalam satu layar dasboard mempermudah untuk menjangkau dan memonetor semua obyek wilayah. Dengan masing-masing TPP memiliki halaman website atau blogspot sebagai ruang etalase, dapat berwujud etalase komunitas TPP yang di dalamnya terkumpul alamat link desa-desa yang menjadi locus kerja pendampingan.  

Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Bali menginisiasi dengan menjadikan Dasboard Blogspot TPP sebagai ruang untuk berkreasi dan megoptimalkan peran dan manfaat. Semua bentuk informasi dan link dituangkan dalam halaman kerja yang dapat dipergunakan sebagai ruang berselancar, jendela untuk mengintip ruang-ruang lain yang ingin dimonetor dan disinggahi. Ke atas TPP dapat membuka Portal Dasboard TPP Pusat maupun link-link website yang kiranya berkaitan dengan kebutuhan informasi TPP di level Provinsi. Kebutuhan Informasi tentang Provinsi Bali dan Instansi di Bali ditautkan pula di Sidebar untuk mempermudah menjangkau informasi. 

Dan yang tidak kalah penting karena obyek utama pendampingan TPP adalah Masyarakat Desa maka Website Desa atau bila Desa belum memiliki Website dapat didampingi diarahkan untuk membuat sementara Blogspot Desa sebagai ruang etalase atau jendela Desa selanjutnya tidak ketinggalan untuk ditautkan di Blogspot yang diprakarsai Pendamping Desa di level Kecamatan. 

Secara ringkas Susunan Jaringan Link Media Informasi adalah sebagai berikut; TPP Pusat membuat Ruang Media Informasi bebasis situs link website, selanjutnya mengumpulkan alamat link Blogspot atau website yang dibangun TPP Provinsi dan TPP Provinsi mentautkan link Blog Kabupaten di bagian Sidebar Blogspot milik Provinsi. Demikian juga Blogspot Kabupaten memasang Link Blogspot  Pendamping Desa yang mengatasnamakan komunitas Pendamping Desa di level Kecamatan dan Blogspot Kecamatan memasang Link Website Desa Dampingan. Untuk menyamakan persepsi dan kemampuan bermedia sosial PIC TPP Provinsi Bali secara intens memberikan pelatihan terhadap TPP yang lain secara berjenjang pasca Bidang Informasi dan Media Pusat memberikan Peningkatan Kapasitas ke PIC seluruh provinsi di Indonesia via zoom.

Melalui cara memasang Link Alamat Situss atau URL (Universal Resource Locator) ke layar Dasboard Blogspot maka jarak dan waktu serasa tak bersekat. Semua ada di depan mata.  TPP Provinsi Bali memanfaatkan kemudahan Teknologi Informasi ini untuk mempermudah dan mempercepat kerja-kerja pendampingan selain sebagai cara mengkomunikasikan capaian hasil kerja ke publik dan khalayak umum.

Kita mencoba memulai dengan meng Klik www.tppindonesia.com kemudian klik Provinsi Bali di bagian Side Bar samping kanan layar. Selanjutnya mulai memilah memilih Kabupaten di Provinsi Bali di Sidebar yang di pasang di bagian kiri halaman Blogspot Provinsi Bali, misal klik Karangasem dilanjutkan menyusuri kecamatan dan desa-desa yang ada di kabupaten Karangasem. 

Untuk berselancar dan menyusuri pesona Bali melalui Manajemen Jaringan Link BlogSpot TPP hanya  dengan duduk manis menghadap laptop atau pegang handphone tanpa harus keluar biaya banyak dapat diwujudkan.  

Terimakasih TPP Provinsi Bali dan tentunya TPP di provinsi-provinsi yang lain akan mengikuti jejak cerdas ini untuk memudahkan kerja-kerja pendampingan. Bangun Desa Bangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia. 18/11/2025

Oleh: Bidang Informasi dan Media TPP Pusat 

Senin, 17 November 2025

TPP KABUPATEN GUNUNG KIDUL: Kapanewon Patuk Perkuat Persiapan Pembangunan Gerai KDMP

 

GUNUNG KIDUL, Bertempat di Pendopo Kapanewon Patuk, Senin 17 November 2025  telah diselenggarakan rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru  tentang skema usaha koperasi desa merah putih (KDMP). Kegiatan ini dihadiri oleh para Lurah dan Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) se-Kapanewon Patuk.

Dalam kesempatan tersebut, Kapanewon Patuk menghadirkan narasumber dari Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul. Kehadiran TAPM dimaksudkan untuk memberikan penjelasan teknis dan penguatan kapasitas terkait perkembangan kebijakan terbaru yang harus dipahami oleh pemerintah kalurahan.

Agenda utama rapat koordinasi ini adalah sosialisasi kebijakan dan regulasi mengenai skema usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Narasumber menjelaskan secara rinci landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan program KDMP, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan 2 Lembaga tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hery Santosa, Korkab TAPM Gunungkidul, menjelaskan bahwasannya dalam rangka tindak lanjut Inpres 17/2025 dan SKB 4 Menteri, maka pemerintah kalurahan diminta untuk melakukan pendataan lahan aset kalurahan dan/atau aset pemerintah kabupaten/propinsi/pusat yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai tersebut. Lebih lanjut Hery menegaskan pentingnya ketepatan dalam pendataan lahan untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.

"Pendataan lahan harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gerai maupun pergudangan KDMP wajib dipastikan benar-benar clean and clear, tidak bermasalah, dan memiliki status serta mendapatkan perijinan pemanfaatan lahan," ujar Hery. Lebih lanjut Klik DAERAH

Minggu, 16 November 2025

FESTIVAL BANGUN DESA BANGUN INDONESIA: Menteri Desa Mencanangkan Deklarasi Desa Bersih Narkoba dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung KDMP di Provinsi Bengkulu

SELUMA BENGKULU, Hari ini Minggu tanggal 16 Nopember 2025 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia H. Yandri Susanto, S.Pt M.Pd mencanangkan Deklarasi Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota se Provinsi Bengkulu. 
Dalam acara ini dihadiri  Badan Narkotika Nasional,  Gubernur Bengkulu H.Helmi Hasan,SE dan Bupati Seluma serta Forkopimda dan pejabat daerah setempat. Acara diikuti juga oleh Dinas DPMD, Aparat Desa, BPD se Bengkulu dan TPP (Tenaga Pendamping Profesional) seluruh Provinsi Bengkulu. 

Acara ini merupakan ajang Festival Bangun Desa Bangun Indonesia Konsolidasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Gotong Royong Membangun Desa dan Deklarasi Desa Bersinar.
Dalam sambutannya Menteri Desa menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat untuk bergotong royong membangun Desa dan bersama-sama mengatakan tidak pada narkoba, bergotong royong memberantas narkoba.

Di acara ini dokumen Deklarasi Gotong Royong Membangun Desa Bersinar dibacakan secara bersama-sama dipimpin oleh Gubernur Bengkulu  H. Helmi Hasan,SE dilanjutkan pembacaan Deklarasi Desa Bersinar oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, SPt., MPd yang isinya  menyatakan perang terhadap narkoba. 

Di puncak acara dilakukan penabuhan alat musik khas daerah Bengkulu yaitu Dong sebagai tanda pencanangan Deklarasi Desa Bersinar dengan diikuti bersama-sama oleh para pimpinan pejabat yang hadir. 

Perhelatan Deklarasi Desa Bersinar yang dipenuhi  masyarakat Kabupaten Seluma dan dari segala penjuru daerah terdekat  mendapatkan hiburan gratis Pagelaran Musik artis  dari Ibu Kota Carly Van Houten. 
 
Rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dilanjutkan dengan  upacara peletakan  Batu Pertama Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibangun di  Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia H. Yandri Susanto, S.Pt M.Pd. 16/11/2025

Oleh: Bidang Informasi dan Media TPP Pusat 

Jumat, 14 November 2025

RAPAT PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN KDMP UNTUK TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL

DALAM rangka meningkatkan kapasitas dan peran aktif Tenaga Pendamping Profesional (TPP),serta sebagai tindak lanjut kebijakan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal melalui Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan Rapat Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) TA 2025. Acara diselenggarakan di Jakarta Rabu – Sabtu, 12 sampai dengan 15 November 2025.

Di kesempatan pengarahan  pembukaan acara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PDDT  Dr. Agustomi Masik, M.Dev., Plg menekankan bahwa irama aktifitas untuk merealisasikan program-program capaian KDMP sangat dinamis dan cepat bagai menyusuri arung jeram yang senantiasa harus selalu tanggap  bukan lagi seperti berselancar naik kano yang landai, oleh sebab itu penting untuk menyesuaikan dengan senantiasa mengikuti kebijakan regulasi yang terkini dan mengedepankan  sinergi kolaborasi.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal  Heri Sulesmono, SIK melaporkan bahwa kegiatan memiliki Tujuan dan Sasaran

1. Modul Pokok Bahasan 3 dan 4 untuk memastikan peningkatan kapasitas TPP yakni Menyusun Modul Pokok Bahasan 3 dan 4 untuk peningkatan pemahaman pendamping pemberdayaan masyarakat desa tentang KDMP, manajemen koperasi, dan prinsip-prinsip pendampingan yang efektif, sehingga memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat secara tematik.

2. Sasaran kegiatan yaitu menyepakati dan menyusun dokumen Modul Pokok Bahasan 3 dan 4 yang sistematis, jelas, dan dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Peserta Kegiatan masing-masing Modul berjumlah 25 orang yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya:

1.Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama;

2.Auditor, Perencana, Perancang Undang-undang, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Pemberdayaan Masyarakat, Analisis SDM Aparatur, Penata Layanan Operasional dan TAPM Pusat.

Narasumber dan pengarah Rapat Penyusunan Modul berasal dari  unsur Tenaga Ahli dan Trainer  KDMP, Perguruan Tinggi, Penyusun Modul dan Tenaga Ahli dari Kementerian Koperasi  dan Konsultan Bisnis.

Dengan tersusunnya Modul Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dapat dipergunakan untuk menyamakan visi dan  mempermudah dalam memberi peningkatan kapasitas kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional dalam mendampingi kegiatan KDMP di seluruh Indonesia. 14/11/2025

Oleh: Bidang Informasi dan Media TPP Pusat 

 

 

 

Rabu, 12 November 2025

PAPUA SELATAN: Perkuat Pelaksanaan KDMP, TPP Papua Selatan Ikut Serta Dalam Pelatihan Kompetensi KDMP di Merauke


PELATIHAN dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto, untuk mempercepat operasionalisasi dan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi para pendamping KDKMP agar dapat menjalankan tugas mereka, terutama memperkuat pengurus koperasi dalam pengelolaan koperasi, manajemen usaha dan tertib administrasi, diharapkan dengan peningkatan kompetensi pendamping KDKMP koperasi dapat beroperasi secara profesional, tumbuh mandiri, dan menjadi penggerak ekonomi di kampung.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerjasama antara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan,  dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn Merauke, selama lima hari dari tanggal pada 10 November sampai dengan 14 November 2025 , dengan mengusung tema  “SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045”.  Peserta pelatihan dihadiri oleh 44 orang pendamping Koperasi Desa Merah Putih dan 19 orang Pendamping Profesional Kemndesa PDT Provinsi Papua selatan.  

Turut hadir membuka kegiatan secara resmi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan, Bapak Sunarjo, S.E., yang mewakili Gubernur Papua Selatan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari 12 program prioritas nasional yang tengah dijalankan di Papua Selatan. lebih Lanjut Klik DAERAH

Oleh: Bidang Informasi dan Media Prov. Papua Selatan 

Selasa, 11 November 2025

PERTAJAM TARGET REFORMASI KELURAHAN DI DIY: Dinas PMKKPS DIY Kirim Surat ke Kemendesa PDT Untuk Pendayagunaan TPP


SEBAGAI upaya percepatan menggapai kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah perdesaan dan perkotaan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kebijakan yang disebut dengan reformasi Kalurahan dan Kelurahan.

Reformasi Kalurahan/Kelurahan ini mempunyai dua pilar yaitu reformasi birokrasi dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Reformasi birokrasi menyasar pada tata kelola pemerintahannya, sedang reformasi pemberdayaan masyarakat menyasar pada penguatasn kapasitas masyrakatnya dan keduanya akan selalu beririsan.

Salah satu poin penting yang menjadi target reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah pada tahun 2027 seluruh Kalurahan berstatus sebagai  Kalurahan/Desa mandiri dengan satu rujukan yaitu hasil pendataan Indeks Desa. Dengan demikian hal menjadi program yang inline dengan program Kementerian Desa PDT.

Hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025 memberi rasa optimisme bahwa target reformasi itu akan tercapai karena dari 392 Kalurahan, yang berstatus Mandiri sejumlah 384 dan berstatus Maju ada 8 Kalurahan.

Namun kemudian muncul pertanyaan, kalau semua Kalurahan sudah mandiri, apa yang akan diraih selanjutnya?? Untuk itulah kemudian diadakan diskusi antara perwakilan TAPM Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Bidang Pemajuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan DPMKKPS DIY, yang kemudian menjadi Agenda Strategis Tahun 2026. Lebih Lanjut klik DAERAH

Oleh: Bidang Informasi dan Media TPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta