AWAL BULAN lalu, tepatnya pada tanggal 30 Oktober hingga 5 November 2025, saya mendampingi kunjungan benchmarking 22 kepala desa perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok untuk melihat secara langsung dan belajar mengenai strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Kerjasama Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.
Melalui rangkaian kunjungan ke Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan (Ministry of Agriculture and Rural Affairs/MARA), Perusahaan Unggas Yukou, Distrik Pinggu, Science and Technology Courtyard Xifanfezhuang, Desa Shixia (Beijing), dan dilanjutkan ke Provinsi Shandong dengan kunjungan ke Taman Kemakmuran Bersama Pertanian Modern Jidu, Desa Cuilingxi, Desa Wali, Desa Yangjiabu dan Desa Nanshan, dapat dilihat berbagai praktek baik yang menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam mengintegrasikan kebijakan pertanian, inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi desa.
Benchmarking ini merupakan yang ke lima sejak tahun 2019, (dengan lokus tujuan yang berbeda-beda), tidak semata menjadi kegiatan seremonial atau sekedar kunjungan, melainkan sebagai upaya proses policy learning yang strategis.
Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, telah berhasil mengentaskan kemiskinan dan saat ini sedang mengubah wajah desa melalui revitalisasi perdesaan dengan kebijakan Rural Revitalization Strategy, yakni strategi revitalisasi perdesaan yang bertumpu pada industrialisasi pertanian, penguatan kelembagaan desa dan kesejahteraan kolektif. Dengan latar belakang kesamaan karakter agraris, pembelajaran ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan desa dan dana desa yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Tata kelola pembangunan pedesaan di Tiongkok: Integrasi pusat dan desa
Ketika bertemu dan mendapatkan penjelasan dari Wakil Menteri MARA dan Pejabat setingkat Direktur Jenderal saat berkunjung ke Kantor Kementerian tersebut, menyatakan bahwa Kementerian MARA merupakan lembaga pengarah utama kebijakan pembangunan pertanian dan desa.
MARA memiliki mandat untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara operasional hingga tingkat desa. Seluruh strategi pembangunan pedesaaan bertumpu pada kebijakan makro “Rural Revitalization Strategy” yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2018. Strategi ini berlandaskan pada lima prinsip utama yaitu penguatan industri pertanian, peningkatan kualitas lingkungan hidup desa, revitalisasi budaya, tata kelola pemerintahan desa yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Lima prinsip ini yang kemudian dipedomani sampai tingkat operasionalisasi di desa, sehingga saling terkait dan menguatkan serta terintegrasi.
Dari MARA dapat diambil pelajaran bahwa keberhasilan pembangunan desa di China sangat bergantung pada integrasi vertikal kebijakan yakni dari tingkat pusat, provinsi hingga pemerintahan desa. Seluruh kebijakan baik yang bersifat teknis maupun operasional memiliki arah yang sama, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Desa tidak lagi dipandang sebagai obyek atau entitas yang pasif, melainkan sebagai unit ekonomi yang produktif dan menjadi basis common prosperity atau kemakmuran bersama.
Ketika berkunjung ke Perusahaan Yukou Poultry Company, kita dapat mengambil pengetahuan dan pembelajaran tentang model industrialisasi pertanian terintegrasi antara sektor swasta dan desa.
Perusahaan Yukou berperan sebagai offtaker yang menyediakan teknologi, bibit unggas, dan system distribusi modern bagi peternak desa dan mitra. Hubungan antara Perusahaan dan masyarakat desa bersifat mutualistik yaitu Perusahaan memperoleh suplai stabil, sementara petani memperoleh transfer teknologi, pelatihan dan akses pasar. Model Yukou ini menggambarkan prinsip agroindustrial symbiosis, dimana pembangunan industry tidak mematikan pertanian rakyat, melainkan meningkatkan produktivitasnya melalui kemitraan berbasis keadilan ekonomi. Pola ini bisa menjadi contoh bagi Indonesia terutama ketika menghadapi kesenjangan antara korporasi besar dengan petani kecil.
Dalam konteks kebijakan nasional, pendekatan serupa mungkin dapat dikembangkan melalui kemitraan strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Koperasi dan sektor swasta lokal lainnya dengan berbasis rantai nilai (value chain integration).
Dengan demikian keterhubungan dan kemitraan antara swasta atau perusahaan besar dengan petani lokal melalui BUMDes atau koperasi saling menguatkan dan menguntungkan. Dimana Perusahaan besar mendapatkan kepastian pasokan komodite yang dibutuhkan, dan petani mendapatkan kepastian offtaker atas hasil produksinya yang sekaligus dibarengi adanya pembinaan dan transfer teknologi.
Kami juga berkunjung ke Science and Technology Courtyard Xifangezhuang yakni suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok dalam membangun sinergi nyata antara lembaga Pendidikan tinggi, lembaga riset dan masyarakat desa. Model ini memfasilitasi para ilmuwan dan mahasiswa di bawah bimbingan dosen untuk tinggal dan bersama masyarakat desa, melakukan penelitian terapan, sekaligus menjadi pendamping teknis bagi petani. Pendekatan ini merepresentasikan konsep knowledge based rural development, dimana pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi diterapkan secara langsung di lapangan. Bahkan munculnya problem yang dihadapi petani menjadi input dan riset bagi mahasiswa dan ilmuwan dan hasilnya sebagai solusi yang akan diimplementasikan kembali oleh para petani.
Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi bagian dari ekosistem sosial desa dan berperan mempercepat inovasi teknologi pertanian. Kelembagaan ini mendapatkan dukungan pemerintah daerah berupa penyediaan gedung dan sarananya, Perguruan tinggi menempatkan mahasiswa dan para dosen serta penelitinya, dan berinteraksi langsung dengan petani.
Dalam konteks Indonesia, model ini dapat diadaptasi melalui kemitraan universitas dengan desa (University Community Engagement) yang difasiltasi pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya dengan memanfaatkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dibangun dan berada di wilayah Kecamatan atau Kabapaten. Selain sebagai ruang para penyuluh menyampaikan informasi, penyuluhan dan pembimbingan oleh petugas pertanian, dapat juga diintegrasikan sebagai ruang riset atas kebutuhan dan permasalahan serta pengembangan yang dihadapi petani.
BPP merupakan ruang bertemunya antara petugas pemerintah, petani dan riset perguruan tinggi berbasis kebutuhan lokal. Skema ini sejalan dengan mandat tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis aplikatif. Dengan pendekatan ini, teknologi pertanian tidak lagi bersifat top down, melainkan tumbuh dari interaksi langsung antara akdemisi, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
Desa Shixia: Ekonomi kreatif dan pariwisata desa
Desa Shixia di Distrik Yanqing, adalah desa yang diyakini memiliki akar sejarah sejak Dinasti Ming (1368-1644), yang dikelilingi pegunungan dan menjadi salah satu jalur penting Tembok Besar di sisi utara bagian Juyongguan.
Desa Shixia merupakan desa wisata berbasis warisan budaya dan potensi alam, dengan memanfaatkan Tembok Besar (Great Wall) sebagai daya tarik utama. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat desa memanfaatkan keunikan bangunan rumah tradisional menjadi homestay atau guesthouse. Bentuk tardisionalnya masih tetap dipertahankan namun fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan dan standar modern.
Pengunjung yang melancong ke sini selain bisa menikmati “Tembok Besar” juga bisa menikmati interaksi dengan aktivitas masyarakat setempat sambil menikmati kuliner kas lokal, dan sajian budaya setempat. Desa ini mampu menghadirkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa.
Di bawah pembinaan pemerintah daerah, desa ini berhasil mengintegrasikan sektor pariwisata, budaya dan pertanian dalam satu ekosistem usaha berbasis komunitas. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan regulasi, sementara masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif.
Pengembangan pariwisata di Shixia menitikberatkan pada warisan Tembok Besar sebagai daya tarik utama. Ini menunjukkan bagaimana desa bisa memanfaatkan identitas historis dan budaya lokal untuk menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep endogenous development, yakni pembangunan yang bertumpu pada sumber daya lokal.
Desa Shixia menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak harus selalu berbasis pertanian semata, tetapi dapat memanfaatkan kekuatan sosial-budaya sebagai sumber nilai ekonomi baru. Pariwisata diletakkan sebagai pelengkap pengembangan ekonomi lokal, bukan pengganti, sehingga aktivitas masyarakat desa selain pertanian, juga mengembangkan bisnis homestay, kerajinan, dan event budaya.
Taman pertanian modern Jidu dan konsep Common Prosperity
Dari Bejing benchmarking dilanjutkan ke Provinsi Shandong dengan tujuan pertama ke Kawasan pertanian modern Jidu yang menjadi model penerapan konsep “Common Prosperity” atau kemakmuran bersama yang merupakan agenda nasional pemerintahan Presiden Xi Jinping.
Di Kawasan ini pertanian dikembangkan secara terintegrasi dengan peternakan, pengolahan hasil dan pariwisata edukatif. Sistem manajemen Kawasan dikelola secara profesional, dimana keuntungan usaha dibagikan secara proporsional antara koperasi, pemerintah desa dan masyarakat. Model ini menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam menghubungkan produktivitas ekonomi dengan keadilan sosial.
Desa tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga pelaku aktif dalam rantai industry pertanian. Dari praktek kebijakan ini dapat dijadikan pembelajaran untuk Indonesia dalam memperkuat peran BUMDes atau koperasi agar tidak hanya berperan sebagai unit usaha kecil atau kelembagaan ekonomi lokal, tetapi dapat diperankan sebagai bagian lembaga ekonomi yang mengelola rantai nilai secara komprehensif sekaligus menghubungkan antara petani sebagai produsen dengan pihak luar seperti korporasi yang lebih besar ataupun pasar yang menjamin kestabilan harga dan kebutuhan pasar.
Desa Cuilingxi, Wali, Yangjiabu dan Nanshan
Selain mengunjungi Taman pertanian modern Jidu, peserta benchmarking juga berkesempatan melihat langsung aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat desa Cuilingxi, Wali, Yangjiabu dan Nanshan. Desa-desa ini menampilkan konsep ketahanan sosial ekonomi desa modern, dimana warga memiliki akses terhadap fasilitas publik yang lengkap seperti pusat inovasi pertanian, balai budaya dan layanan pendidikan serta kesehatan.
Pemerintah desa mengelola lahan kolektif dengan system bagi hasil dan digitalisasi asset. Seperti Desa Cuilingxi yang memiliki area penanaman sayuran seluas 100 hektar dengan 360 rumah tanaman dengan komoditas utamanya tomat dan melon. Penanaman komoditi ini berdasarkan system pesanan dari konsumen atau pedagang sesuai permintaan pasar. Koperasi yang melakukan transaksi atas pesanan tersebut dan petani menanam atas permintaan koperasi dengan jaminan harga minimum pembelian. Dengan model pembelian dengan harga minimum yang dijamin koperasi ini tidak hanya menjamin kelancaran penjualan dan stabilitas pendapatan, tetapi juga memberikan jaminan kepastian bagi anggota koperasi untuk menigkatkan kesejahteraan.
Dengan demikian keberadaan koperasi tidak hanya mengatasi kesulitan menjual hasil panen, tetapi juga memastikan transaksi tunai yang menghemat waktu, tenaga dan lebih aman. Koperasi berfokus pada dua strategi; secara internal mengembangkan keanggotaan warga desa dan melindungi hak-hak mereka, dan secara eksternal mengejar bisnis eskpor sayuran dan buah dengan membangun hubungan pembelian dan penjualan langsung.
Sedangkan Desa Wali mengacu pada lokasi, topografi dan iklim setempat merancang tata letak yang terintegrasi antara pertanian organik, peternakan ekologis, sistem biogas dan pengelolaan pupuk organik di sekitar pemukiman. Juga mendirikan asosiasi koperasi budidaya tanaman dan membangun kawasan integrasi tanaman ternak berkelanjutan.
Saat ini, 36 produk buah/sayuran dan tepung gandum dari Desa Wali telah memperoleh sertifikasi organik, dengan produksi tahunan mencapai 6.000 ton buah/sayuran organik, 480 ton telur non-antibiotik, dan 600 ton susu segar organik. Selain itu, mereka mengembangkan lebih dari 10 produk pupuk organik mikroba termasuk cairan lahan, pupuk organik larut air, dan agen perbaikan tanah. Produksi pupuk organik mikroba mencapai 10.000 ton/tahun, memasok kebutuhan produksi organik kawasan dan desa sekitarnya. Desa wali juga menerapkan platform daring untuk manajemen desa, dimana setiap pendapatan dan pengeluaran desa dapat diakses publik. Transparansi menjadi budaya, bukan sekedar kewajiban administratif.
Berikutnya, Desa Yangjiabu yang terletak di Distrik Hanting, Kota Weifang, Provinsi Shandong. Desa ini merupakan salah satu dari tiga pusat produksi utama lukisan tahunan cetak balok kayu rakyat di Tiongkok, dengan sejarah yang telah berlangsung lebih dari 600 tahun. Pada tahun 2006, seni budaya ini terdaftar sebagai salah satu proyek perwakilan pertama Warisan Budaya Nonbendawi Nasional di Tiongkok, mengukuhkan statusnya sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Desa ini juga terkenal sebagai tempat kelahiran layang-layang Tiongkok. Di Desa Yangjiabu dapat disaksikan perpaduan menarik antara tradisi dan ekonomi kreatif yang kemudian dikemas menjadi industri wisata yang dapat menghidupi masyarakat desa.
Sementara itu, Desa Nanshan di Provinsi Shandong memberikan pelajaran luar biasa tentang peran kepemimpinan lokal. Desa ini awalnya miskin, gersang, dan tertinggal. Namun lewat kepemimpinan desa yang visioner dan kolaboratif, Nanshan berubah menjadi desa korporasi, dengan berbagai sektor usaha mulai dari aluminium, pariwisata, hingga pendidikan. Kepala desa di Nanshan adalah figur transformasional. Dimana sosok beliau membangun kepercayaan warga, mengelola aset desa secara profesional, dan memastikan bahwa keuntungan perusahaan kembali ke masyarakat melalui dana sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Saat ini Nanshan telah menjelma menjadi semacam Kawasan Ekonomi Khusus yang lengkap antara aktivitas ekonomi, layanan dasar pendidikan, kesehatan dan ruang sosial.
Pembelajaran dari benchmarking untuk Desa di Indonesia
Dari seluruh rangkaian benchmarking yang dilakukan ini, ada beberapa yang dapat diidentifikasi yang menopang keberhasilan pembangunan pertanian dan perdesaan di Tiongkok.
Pertama, adanya konsistensi kebijakan nasional yang menempatkan pembangunan desa sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Kedua, mendorong kelembagaan pemerintahan desa yang profesional dengan meletakkan desa sebagai entitas ekonomi dengan tata kelola yang transparan.
Ketiga, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dari ekosistem pertanian dan pembangunan desa.
Keempat, membangun kemitraan yang inklusif antara negara, korporasi dan komunitas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi desa.
Dan yang kelima, kepemimpinan lokal yang melayani dan berorientasi masa depan.
Desa maju karena pemimpinnya punya arah, jujur, dan bisa membangun kepercayaan masyarakat. Pemimpin desa bukan sekadar administrator, tetapi agen perubahan sosial.
Indonesia memiliki kesamaan karakter agraris dengan Tiongkok, namun keragaman sosial dan kelembagaan yang lebih kompleks. Kondisi di Tiongkok memang tidak serta merta bisa ditiru secara langsung, namun demikian dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan karakter Indonesia. Seperti, perlunya penetapan agenda pembangunan desa jangka panjang yang diikuti penguatan arah kebijakan dana desa yang selaras dengan agenda pembangunan tersebut.
Transformasi BUMDes dan koperasi menjadi lembaga ekonomi produktif yang mengelola rantai nilai berbasis potensi lokal. Perlunya penguatan kolaborasi riset dan pendampingan antara perguruan tinggi dan desa dengan menempatkan desa sebagai basis riset terapan untuk mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna.
Pengembangan pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi digital di Kawasan yang potensial dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan pelatihan bagi para petani muda. Hal ini perlu dibarengi penguatan kepemimpinan kepala desa dengan kompetensi sebagai public entrepreneur yang dapat menggerakkan sumber daya desa secara inovatif. Dan yang terakhir, pelestarian budaya lokal sebagai kekuatan ekonomi kreatif desa.
Adaptasi ini menuntut keberanian dalam desain kebijakan pembangunan desa, di mana desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek program, tetapi sebagai subjek pembangunan nasional. Pemerintah perlu menata ulang mekanisme koordinasi dan dukungan teknis agar pembangunan desa memiliki arah strategis yang berkelanjutan. Apabila pelajaran dari Tiongkok dapat diadaptasi dengan memperhatikan konteks sosial Indonesia, maka desa tidak hanya akan menjadi penerima kebijakan, tetapi juga penggerak utama menuju kemandirian bangsa.
Oleh: Sugito, S.Sos, MH, Penulis adalah Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Hubungan Antar Lembaga
Tulisan yang sama dimuat di Media Antara Babel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar