Acara juga dihadiri para tokoh masyarakat, anggota DPR RI, akademisi, agamawan, para lurah, kepala desa dan perwakilan mahasiswa di NTT. Secara daring, Zoom Meeting dan Youtube Live kegiatan diikuti oleh TPP Pendamping Desa dan Pegiat Desa se Indonesia serta para aktifis praktisi hukum yang konsen terhadap pembangunan masyarakat desa.
Selain peresmian 3442 Posbankum acara ini juga merupakan pembukaan pelatihan para legal se Nusa Tenggara Timur. Di kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kepala Kantor Wilayah Hukum NTT, Kejaksaan NTT, tokoh agama, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan kepada Bapak Menteri Hukum bahwa agar kekayaan intelektual Nusa Tenggara Timur agar dapat terjaga dengan baik melalui mekanisme hukum yang ada. "Marilah kita jadikan NTT sebagai laboratorium penegakkan hukum, sinergitas dan kolaborasi kita mulai dari bawah. Melalui Posbankum auo bangun Indonesia, bangun NTT".
Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria sebelum memberi sambutan menceritakan kebiasaan Bapak Presiden Prabowo bahwa dalam memberikan sambutan selalu menyebut semua tokoh yang hadir di suatu acara sebagai penghormatan kepada seluruh pahlawan dan tokoh senior. "Pos Bantuan Hukum bertujuan untuk memberi fasilitas pelayanan hukum kepada masyarakat desa yang melibatkan berbagai pihak, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, para Bupati dan Desa dan tentunya masyarakat desa". Ada 3 masalah di desa.. sumberdaya manusia, insfrastruktur, dan pembiayaan yang belum memadai. Di Kementerian Desa PDT ada program oktahelik, 8 program yang menjadi fokus Kementerian Desa PDT untuk membangun desa. 19/02/2026
Oleh: Bidang Media dan Informasi TPP Pusat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar